Kajari Sukamara: Pelunasan BPJS Kesehatan Syarat Perpanjangan Izin Usaha

Usul Perda Kepatuhan BPJS Kesehatan

JAKARTANEWS.ID – JAKARTA: Kejari Sukamara, Kalteng dan BPJS Kesehatan (Kes) Cabang Sampit sepakat akan usulkan pembuatan Perda tentang Kepatuhan Pembayaran BPJS Kesehatan. 

Kesepakatan dibuat setelah dilakukan pertemuan bersama dengan instansi terkait di Pemkab Sukamara, di Kejari Sukamara, Senin (12/4).

Pertemuan dalam bingkai Forum Group Discussion (FGD) bertemakam Forum Koordinasi Pengawasan,  Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sukamara Fajar Sukristyawan, usulan didasarkan fakfa masih banyak badan usaha belum melunasi kewajibannya.

“Nantinya, pelunasan BPJS Kesehatan oleh badan usaha dijadikan syarat untuk mengajukan izin baru atau perpanjangan izin operasioanl,” katanya,  Selasa (13/4).

Terhadap badan usaha yang tidak kooperatif,  lanjut Fajar akan dilakukan pendekatan secara persuasif.

“Jika memungkingkan dilakukan kunjungan ke lokasi,” terangnya.

BURUH HARIAN LEPAS

Selain hal tersebut,  pertemuan tersebut juga menghasilkan kesimpulan lain, khususnya tentang Buruh Harian Lepas (BHL).

“Sesuai SK.Menaker No:Kep-150/MEN/ 1999, 16 Agustus 1999 bahwa BHL wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan,” tegasnya.

Diungkapkan pula, kini masih ada 4 badan usaha yang belum mengikut sertakan pekerja BHL sebagai peserta BPJS Kesehatan.

“Sepanjang 2019 ada 48 badan usaha yang dicabut izin operasional dan 8 badan usaha pada 2020, ” pungkasnya. (ahi)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *